Sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti penumpukan perkara, dominasi pemidanaan berbasis pembalasan, kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban, serta lambatnya proses hukum yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus tindak pidana ringan, seperti pencurian, berujung pada hukuman penjara yang justru menimbulkan stigma sosial dan tidak menyelesaikan akar permasalahan antara pelaku dan korban.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan restorative justice. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung kepada pihak kejaksaan, pelaku, korban, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Semarang berperan aktif sebagai fasilitator utama dalam proses mediasi antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Proses penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah mufakat yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, pengakuan kesalahan pelaku, serta penciptaan kesepakatan damai yang dituangkan secara tertulis dan diawasi pelaksanaannya oleh kejaksaan. Pendekatan ini tidak hanya berhasil mengembalikan aset yang dicuri dan menjamin hak-hak kedua belah pihak, tetapi juga memulihkan hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Keberhasilan penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kota Semarang mencerminkan implementasi teori hukum progresif dan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.