Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Namun, pada praktiknya pengawasan terhadap Dana Desa sering menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kelembagaan maupun partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhasil menjalankan fungsi pengawasan Dana Desa, khususnya di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada efektivitas pengawasan yang dilakukan BPD dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat, serta melalui studi dokumentasi terhadap laporan anggaran dan hasil musyawarah desa. Analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BPD telah menjalankan perannya dalam pengawasan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, dan mampu meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa. Namun efektivitas pengawasan ini masih terkendala oleh keterbatasan kewenangan audit, kurangnya dokumentasi, serta rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan BPD dalam pengawasan Dana Desa di Desa Tasikharjo sudah cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan masyarakat agar fungsi pengawasan berjalan optimal.