Sektor pertanian masih banyak permasalahan yang di hadapi petani, salah satunya adalah susahnya untuk mendapatkan modal usaha dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Dalam menyiasati hal tersebut Bank BTPN Syari’ah hadir dengan mengusung istilah MMS (Mobile Marketing Syari’ah) yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya di berbagai kecamatan. Salah satu upaya untuk memberikan pembiayaan kepada petani yaitu melalui produk pembiayaan syari’ah kelompok dengan menggunakan akad wakalah wal murabahah. Dalam pelaksanaannya bank akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan.
Pada penelitian ini terdapat dua permasalahan yaitu, bagaimana implementasi akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung, dan bagaimana akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung ditinjau dari aspek hukum ekonomi syari’ah. Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian analisis data menggunakan analisis kualitatif induktif.
Penelitian ini menyimpulkan, pertama, implementasi akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung dilakukan dengan beberapa proses di antaranya yaitu: Mini Meeting, Projection Meeting, survei, proses analisis, Pelatihan dasar keanggotaan, akad dan pencarairan, dan membayar angsuran. Kedua, akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung ditinjau dari aspek hukum ekonomi syari’ah. Praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam akad murabahah, yaitu barang yang dijual belum dimiliki oleh bank sebagai penjual. Akad wakalah dalam hal ini sebenarnya sah karena sudah memenuhi syarat sesuai Fatwa DSN MUI No. 10 Tahun 2000. Namun, berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang murabahah dan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang KHES, pelaksanaan dua akad (wakalah dan murabahah) secara bersamaan tidak diperbolehkan. Seharusnya dilakukan secara terpisah agar tidak terjadi praktik bai' al-ma’dum, yaitu menjual barang yang belum dimiliki.