Larangan perkawinan jilu merupakan salah satu bagian dari keyakinan lokal masyarakat Jawa, khususnya di Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Larangan jilu membatasi perkawinan bagi pasangan pemuda muslim yang terikat larangan jilu. Pasangan yang melanggar larangan ini kerap diawasi masyarakat, dan jika terjadi musibah, hal itu dianggap sebagai akibat dari pelanggaran jilu. Keyakinan ini begitu kuat, meskipun ada sebagian masyarakat yang berani menentangnya. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan empiris yuridis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dengan kepala desa, kepala dusun, warga kawin jilu, tokoh adat, warga ayng mempercayai, serta tokoh agama Desa Rejosari, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan perkawinan jilu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tidak sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang berlaku di Indonesia. Jika dipandang dari segi hukum Islam tradisi ini juga bertentangan dengan hukum Islam. Larangan perkawinan jilu ini seperti menjadi sebuah penghalang dan mempersulit terjadinya perkawinan di Desa Rejosari. Berdasarkan pendapat ulama’ dan responden jika diselaraskan dengan tradisi larangan perkawinan jilu tersebut maka dapat dikatakan bahwa larangan ini bukan termasuk ’urf yang bisa dijadikan sumber hukum, karena bertentangan dengan dalil syara’. Maka dapat dinilai bahwa larangan tersebut tidaklah logis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sehingga dikatakan larangan perkawinan jilu ini termasuk ’urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).