Pendidikan politik memegang peranan penting dalam membangun kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, terutama saat Pilkada. Melalui pendidikan politik, masyarakat tidak hanya dipahamkan tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih, tetapi juga diajak untuk aktif menentukan kebijakan publik. Pelaksanaan pendidikan politik dapat dilakukan secara langsung, seperti melalui sosialisasi tatap muka, seminar, dan diskusi publik, maupun secara tidak langsung lewat media massa, media sosial, dan penyebaran materi edukatif. KPU Kabupaten Kebumen menerapkan kedua metode ini untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih muda dan pemula yang jumlahnya cukup besar. Namun, keberhasilan pendidikan politik sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti keterbukaan informasi, dukungan tokoh masyarakat, dan akses teknologi, serta faktor penghambat seperti apatisme politik, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada KPU Kabupaten Kebumen. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan anggota KPU, tokoh masyarakat, pemilih pemula, serta dokumentasi laporan resmi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendidikan politik KPU Kebumen pada Pilkada 2024 meliputi peningkatan sosialisasi digital melalui media sosial, pelibatan komunitas pemuda, dan kerja sama lintas sektor dengan sekolah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Sosialisasi tatap muka tetap penting untuk menjangkau masyarakat di pedesaan yang akses digitalnya terbatas, sementara media digital efektif untuk pemilih muda yang lebih familiar dengan teknologi. Faktor pendorong strategi ini adalah keterbukaan KPU terhadap inovasi dan kolaborasi, sedangkan hambatan utama adalah resistensi budaya politik lama dan rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sangat bergantung pada sinergi antara metode sosialisasi dan karakteristik demografis pemilih. Diskusi dengan informan menunjukkan bahwa kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan tokoh lokal mampu memperluas jangkauan pesan pendidikan politik, sementara penggunaan media sosial memperkuat keterlibatan pemilih muda. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi kendala yang harus diatasi. Oleh karena itu, KPU perlu terus mengembangkan inovasi metode sosialisasi, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan ix memperluas kemitraan dengan berbagai pihak agar pendidikan politik dapat berjalan lebih efektif dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada selanjutnya meningkat.