Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati berdampak signifikan terhadap masyarakat lokal, terutama di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian menghadapi tantangan besar akibat perubahan pola hidup dan berkurangnya akses terhadap mata pencaharian. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak-hak masyarakat, partisipasi publik, dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab PT. BIJB terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Lingkungan, serta menganalisis penerapan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, negara hukum, dan partisipasi masyarakat.
Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka, dokumentasi, observasi lapangan, serta wawancara dengan masyarakat terdampak, tokoh masyarakat, dan pihak perusahaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BIJB telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR), namun realisasinya belum optimal. Rendahnya investasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (human capital) membuat masyarakat sulit beradaptasi dengan lapangan kerja baru di sektor non-pertanian. Selain itu, profit perusahaan yang belum stabil turut membatasi alokasi untuk program sosial. Temuan ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam teori Human Development, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.