Pelanggaran muatan berlebih (overload) pada kendaraan angkutan barang merupakan salah satu permasalahan serius dalam sektor transportasi darat di Indonesia. Praktik ini berdampak negatif terhadap keselamatan lalu lintas, mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, dan menurunkan kualitas pelayanan transportasi secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran muatan berlebih serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan hukum non-pidana. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi dokumen hukum yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran muatan disebabkan oleh tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta keterbatasan pengawasan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Sanksi administratif, meskipun sudah diatur secara formal melalui peraturan perundang-undangan, belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan, termasuk lemahnya sistem pendataan, resistensi dari pelaku usaha, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan pengemudi untuk menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan melalui penerapan kebijakan Zero ODOL secara konsisten.