Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan fenomena baru dalam masyarakat, salah satunya adalah penyalahgunaan artificial intelligence (AI) berupa deepfake sebagai sarana pornografi, yang menimbulkan tantangan serius bagi hukum di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap praktik penyalahgunaan deepfake untuk pornografi, serta bagaimana relevansinya dengan hukum positif yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Jenis Penelitian normatif-empiris dan pendekatan undang-undang. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara semi-struktural dengan pelaku penyalahgunaan deepfake, aparat penegak hukum, dan dinas terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menilai efektivitas hukum di lapangan.
Hasil penelitian ini membahas penyalahgunaan teknologi deepfake dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Meskipun belum ada regulasi khusus, UU ITE, UU Pornografi, UU PDP, dan KUHP baru dapat digunakan untuk menjerat pelaku, meski masih menghadapi kendala pembuktian dan keterbatasan forensik digital. Dalam hukum Islam, deepfake dikategorikan sebagai tazwir atau pemalsuan yang memenuhi unsur kesengajaan, tujuan merugikan, dan penyerangan kehormatan (jarimah al-‘ird). Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan urgensi regulasi khusus dan peningkatan kapasitas penegak hukum.