Hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia secara tegas
melarang perjudian dan promosi judi online demi melindungi
masyarakat. Namun, kenyataannya, endorsement judi online marak
di era digital, terutama di Polrestabes Semarang, di mana
selebgram dan influencer memanfaatkannya untuk keuntungan
finansial, sementara penegakan hukum menghadapi tantangan
besar.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan
pendekatan yuridis empiris. Data primer dikumpulkan melalui
wawancara langsung dengan aparat hukum di Polrestabes
Semarang, khususnya Kasubnit I Idik IV. Data sekunder diperoleh
dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan datanya
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis
datanya menggunakan metode analisis deskriptif.
Penelitian ini menyimpulkan, pertama, praktik endorsement
judi online di Polrestabes Semarang sangat bervariasi dan
memanfaatkan media sosial, namun penangkapan sulit karena
mudahnya penghapusan bukti. Kedua, Penegakan hukum terhadap
endorsement perjudian online di Polrestabes Semarang, menurut
Hukum Pidana Islam, dikategorikan sebagai jarīmah ta‘zīr yang
wajib dihukum demi kemaslahatan umum dan pencegahan
kerusakan sosial. Sementara itu, menurut hukum positif Indonesia,
pelaku dikenai sanksi berat berdasarkan UU ITE dan KUHP.
Meski Polrestabes telah melakukan upaya preventif (patroli siber,
pemblokiran, edukasi) dan represif (penangkapan, proses hukum),
efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh cepatnya
perubahan modus pelaku, kendala yurisdiksi, kesulitan
pembuktian niat, imbalan finansial tinggi, keterbatasan sumber
daya, dan minimnya partisipasi masyarakat.