Fenomena pelanggaran tindak pidana ekstrem yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, dan dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara yang berbeda antara dua kasus yang hampir sama. Salah satu penjatuhan pidana penjara ini tidak sesuai dengan peraturan limitasi batasan pidana penjara yang telah ditetapkan dalam UU SPPA ayat 81, yaitu 10 tahun pidana penjara. Penelitian ini menganalisis tentang pengaturan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.
Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif (doctrinal) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau analisis dokumen pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengaturan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini telah mengedepankan prinsip perlindungan, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Namun, dalam pengimplementasian perspektif William F. Ogburn, tampak adanya gejala cultural lag. Hal ini ditunjukkan oleh ketimpangan antara kemajuan norma hukum yang sudah progresif dan kesiapan masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan perlindungan anak secara konsisten.