Perkembangan teknologi memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, sehingga memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan mengancam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk pornografi yaitu perbuatan mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan dan yang bermuatan pornografi lainnya. Berbagai hal telah dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pornografi, salah satunya adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana aturan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan analisis hukum pidana Islam terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang sifatnya kualitatif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun data sekunder, diperoleh dari buku-buku dan bahan lainnya yang terkait. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan tehnik ini penulis memaparkan dan menjelaskan bahan hukum apa adanya yang didapat dari berbagai sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan atau ketentuan norma yang mengatur tentang tindak pidana yang terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, harus memenuhi unsur-unsurnya yaitu perbuatan: mempertontonkan, objeknya: diri sendiri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya yang dipertunjukan dimuka umum. Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hukum pidana Islam, pornografi dikategorikan ke dalam jarīmah ta’zīr karena melakukan perbuatan maksiat atau haram. Ditinjau dari segi tindak pidana yang dilakukan, pelakunya mendapatkan sanksi atau hukuman ta’zīr, yaitu hukuman yang tidak tercantum dalam nass atau dalam al-Qur’an dan sunnah. Sedangkan dalam hukum positif, hukuman itu harus tercantum dalam undang-undang. Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan dapat dikenakan hukuman penjara dan atau denda. Ketentuannya didasarkan pada Pasal 36 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.