Tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan persoalan kompleks dalam penegakan hukum, baik dalam sistem hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam KUHP, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 340, sementara pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 dan pasal-pasal terkait. Kedua tindak pidana tersebut memiliki konstruksi hukum yang berbeda dan memerlukan alat bukti yang kuat serta pembuktian yang meyakinkan. Namun, dalam praktiknya terjadi permasalahan dalam pembuktian yang menyebabkan salah satu pasal tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam kasus yang diteliti, pasal mengenai pemerkosaan dihapus dalam dakwaan oleh pihak kejaksaan, dengan alasan bahwa tindakan pemerkosaan dilakukan setelah korban dalam keadaan meninggal dunia, sehingga menurut penyidik dan jaksa, tidak dapat memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 285 KUHP karena subjek hukumnya (korban) telah kehilangan kesadaran Hal ini menimbulkan kekosongan hukum terhadap perbuatan pemerkosaan terhadap mayat (nekrofilia) yang belum secara ekspilit diatur dalam KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dipadukan dengan penelitian hukum normative. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Satreskrim Polres Kendal, sementara data sekunder diperoleh dari bahan bacaan hukum, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, serta dokumentasi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan. Dalam hukum posistif Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditemukan bahwa dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, pasal mengenai pemerkosaan tidak disertakan dalam dakwaan oleh jaksa penunutut umum, diduga karena adanya kendala dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan, terutama terkait dengan keterbatasan alat. bukti yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penegakan hukum lebih diarahkan pada pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dianggap lebih kuat secara yuridis. Hukum positif Indonesia masih menghadapi kendala dalam aspek pembuktian serta belum memiliki dasar hukum yang jelas terhadap tindakan pemerkosaan terhadap jenazah. Sebaliknya, hukum pidana Islam menyediakan struktur yang lebih menyeluruh, dengan menetapkan sanksi qisas atau diyat untuk pembunuhan, serta hadd untuk pemerkosaan, dengan perbedaan pendapat ulama tentang hukuman perbarengan tindak pidana (Al-Jabbu vs. mazhab). Hukum positif Indonesia mengatur perbarengan tindak pidana (concursus) dalam KUHP tanpa aturan khusus untuk pembunuhan dan pemerkosaan, sedangkan hukum Islam (ijtima' al-jinayat) memberikan panduan syariah dengan perbedaan pendapat ulama tentang hukuman, dimana pendekatan Maqashid Syariah untuk melindungi jiwa, kehormatan, dan ketertiban masyarakat dianggap lebih sesuai.