Restu orang tua atau wali merupakan elemen penting dalam prosesi pernikahan, karena wali termasuk salah satu rukun nikah yang wajib. Namun dalam praktiknya, tidak semua pernikahan memperoleh restu dari wali, dan proses untuk mendapatkannya tidak jarang berlangsung rumit. Hal ini sebagaimana tergambar dalam tradisi mik-tudau yang masih hidup di tengah masyarakat Lampung, khususnya di Desa Way Sindi. Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma agama, nilai budaya, dan dinamika relasi dalam keluarga. Oleh karena itu, kajian terhadap tradisi mik-tudau menjadi penting sebagai upaya untuk memahami bagaimana masyarakat merespons konflik dalam praktik pernikahan yang masih jamak terjadi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tradisi mik-tudau dan menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam melalui pendekatan ‘urf dan kaidah-kaidah fikih, serta menganalisisnya dalam kerangka hukum positif. Metode yang digunakan adalah kualitatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Informasi diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama, serta pelaku tradisi mik-tudau, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat mik-tudau masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk penyelesaian konflik restu perkawinan secara adat. Namun dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak dapat dibenarkan karna tidak melibatkan wali secara sah, karena bertentangan dengan rukun nikah dan membuka peluang terjadinya khalwat.