Tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, mendorong Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 sebagai upaya untuk menekan perceraian dini, khususnya yang disebabkan oleh perselisihan dan pisah tempat tinggal minimal enam bulan. SEMA ini menjadi pedoman teknis bagi hakim dalam menangani perkara perceraian agar lebih selektif dan objektif dalam menilai alasan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi putusan perceraian selama periode Agustus 2024 hingga Februari 2025. Analisis data dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Teori ini diperkuat oleh pemikiran Satjipto Rahardjo, Achmad Ali, Roscoe Pound, dan Hans Kelsen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Semarang tergolong cukup efektif. SEMA ini mampu memberikan panduan teknis yang lebih terukur bagi hakim, serta mendorong konsistensi dalam penilaian perkara. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena masih ditemukan kendala, terutama pada aspek pembuktian pisah tempat tinggal, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidaksiapan alat bukti dan saksi. Faktor pendukung meliputi kejelasan norma dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, keseriusan hakim dalam menerapkannya, serta koordinasi internal antar pihak peradilan.