ABSTRAK
Syarat menjadi wali nikah seorang perempuan adalah ayah kandung atau laki-laki yang mempunyai hubungan nasab, sehingga perwalian ini tidak dapat dipisahkan dengan nasab. Dalam fiqh dijelaskan pendapat jumhur ulama terkait nasab seorang anak dengan ayahnya bahwa usia kehamilan seorang anak yaitu minimal 6 bulan dari waktu akad nikah di laksanakan, maka anak tersebut dapat diwali nasab demikian anak yang lahir kurang dari 6 bulan tidak bisa diwali nasab melainkan wali hakim karena di anggap bukan anak sah. Sedangkan dalam KHI, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan KUA Gajah Mungkur dalam menetapkan wali nasab perempuan yang lahir dibawah 6 bulan masa pernikahan orang tua dan untuk mengetahui implikasi hukumnya.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, dan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pihak KUA dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan KUA Gajah Mungkur dalam penetapan wali nasab ayah kandung pada permasalahan ini yaitu KHI pasal 99 dengan syarat menyertakan surat pernyataan tanggung jawab orang tua. Meskipun sebelum adanya kasus penolakan orang tua untuk menggunakan wali hakim, KUA mengacu pada fiqh. Implikasi hukum permasalahan ini yaitu keabsahan pernikahan anak tersebut karena tidak merujuk pada fiqh sehingga tidak sah pernikahan tersebut. Penelitian ini menunjukan adanya fleksibilitas dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, serta pentingnya penyatuan norma fiqh dan hukum positif dalam penyelesaian persoalan status anak dan wali nikah.