Fenomena eksploitasi anak sebagai pengemis masih sering ditemukan di Kabupaten Brebes, meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur perlindungan anak. Eksploitasi ini biasanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kurangnya pemahaman masyarakat akan hak anak. Anak yang seharusnya mendapatkan hak pendidikan dan perlindungan, justru dimanfaatkan oleh orang tua maupun pihak lain untuk mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan sanksi eksploitasi anak sebagai pengemis yang diatur dalam Perda Brebes Nomor 4 Tahun 2014, serta meninjau relevansinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisnormatif, yaitupenelitian yang menitikberatkan pada kajian hukum yang berlaku dengan menelaah berbagai sumber hukum primer seperti Peraturan Daerah, Undang-Undang, serta didukung oleh literatur lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Brebes Nomor 4 Tahun 2014 telah mengatur sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak berupa pidana kurungan maksimal 6 bulan dan denda maksimal Rp 50.000.000. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. Dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan eksploitasi anaksebagai pengemis termasuk dalam kategori jarimah ta‟zir yang sanksinya diserahkan kepada ulil amri (pemerintah) untuk ditentukan sesuai dengan kemaslahatan. Kesimpulannya, Perda Brebes Nomor 4 Tahun 2014 sudah selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam, namun penerapannya perlu diperkuat melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah,dan aparat penegak hukum agar tujuan perlindungan anak dapat terwujud secara optimal.