Disparitas putusan hakim menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana Pemilu. Penelitian ini mengkaji dua putusan berbeda atas kasus manipulasi suara Pemilu 2024 yang terjadi di Desa Munte, Kabupaten Minahasa Utara.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Arm dan hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 62/PID/2024/PT MND, serta mengkaji peran judex facti dari masing-masing tingkat peradilan sebagai faktor penyebab terjadinya disparitas putusan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan pengolahan data berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk dua putusan pengadilan, undang-undang, serta literatur hukum.
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendekatan yuridis antara Pengadilan Negeri Airmadidi dan Pengadilan Tinggi Manado. Pengadilan Negeri menekankan keadilan substantif dengan memperhatikan prinsip legalitas, alat bukti yang sah, dan terpenuhinya unsur-unsur delik Pasal 532 UU Pemilu. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi berfokus pada aspek prosedural, khususnya kedaluwarsa tuntutan, tanpa mengkaji subtansi pelanggaran dan akibat hukum manipulasi suara. Peran judex facti dalam menilai fakta dan alat bukti di tiap tingkat peradilan sebagai faktor utama penyebab disparitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas agar disparitas putusan dapat diminimalisir serta menjaga kepastian hukum dalam perkara tindak pidana Pemilu.