Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Kabupaten Pati yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah menimbulkan berbagai respon dari masyarakat, khususnya para pedagang yang terdampak. Relokasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, dengan tujuan menciptakan kawasan kota yang tertib, bersih, dan aman. Namun dalam implementasinya, relokasi menuai penolakan dari sebagian besar PKL karena dianggap merugikan secara ekonomi dan sosial. Lokasi baru yang disediakan, yaitu Tempat Pelelangan Kayu (TPK) Perhutani, dinilai tidak strategis, sepi pengunjung, dan minim fasilitas. Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan aksi protes dari para PKL yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, serta munculnya ketegangan antara PKL dan aparat pemerintah, khususnya Satpol PP.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan pedagang kaki lima melakukan gerakan sosial, bentuk-bentuk gerakan sosial yang dilakukan PKL sebagai respons terhadap kebijakan relokasi, menjelaskan upaya-upaya kolektif yang dilakukan oleh para pedagang dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi mereka, serta menganalisis konflik yang terjadi antara PKL dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori gerakan sosial Sidney Tarrow dan teori konflik Karl Marx. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial PKL diwujudkan dalam bentuk demonstrasi, audiensi dengan DPRD, dan pembentukan paguyuban. Konflik antara PKL dan pemerintah bersumber pada ketimpangan relasi kuasa serta minimnya komunikasi partisipatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan relokasi yang tidak memperhatikan aspirasi kelompok marginal justru memicu resistensi dan memperkuat kesenjangan sosial yang ada.