Perkembangan sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan sarana produksi seperti pupuk. Di Pasar Tradisional Jatibarang Kabupaten Brebes, transaksi pembelian pupuk oleh petani sering dilakukan dengan sistem pemesanan (akad salam), pembayaran di awal, dan pupuk dikirim beberapa minggu. Dalam praktiknya, perubahan harga secara sepihak oleh penjual saat barang akan dikirim. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dan etika dalam transaksi jual beli karena telah terjadi kesepakatan harga sebelumnya yang kemudian diubah secara sepihak tanpa persetujuan ulang dari pembeli. Situasi ini menimbulkan kerugian bagi pembeli, sehingga pembeli merasa terpaksa menerima harga baru yang tidak disepakati sebelumnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perubahan harga pupuk dalam akad salam tersebut dari dua sudut pandang, yaitu fiqh muamalah dan hukum positif. Dalam hukum positif, tindakan sepihak dalam perjanjian bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian, serta melanggar asas konsensualisme dan asas itikad baik. Dalam perspektif fiqh muamalah, akad harus didasari atas prinsip keadilan, kerelaan kedua belah pihak (an-tarāḍin), serta tidak boleh merugikan salah satu pihak. Perubahan harga secara sepihak juga bertentangan dengan maqāṣid al- syarīʿah, khususnya dalam aspek penjagaan harta (ḥifẓ al-māl) dan perlindungan jiwa dari tekanan ekonomi.
Penelitian ini merekomendasikan perjanjian jual beli dalam bentuk tertulis agar perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dan mengikat, dan menjadi alat bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Perjanjian tertulis ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.