Tindak pidana pencucian uang (money laundering) dalam era digital saat ini mengalami transformasi yang lebih kompleks, yang dikenal sebagai cyber money laundering. Kejahatan ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan perlu adanya kejahatan permulaannya, serta tidak hanya mengancam stabilitas sistem keuangan, tetapi juga merusak integritas hukum dan keadilan sosial. Penelitian ini berangkat dari permasalahan aktual mengenai hukum pidana Islam memandang dan merespons fenomena cyber money laundering, serta sejauh mana hukuman ta‘zīr dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dapat diterapkan dalam kerangka normatif Islam terhadap pelaku cyber money laundering. Fokus penelitian diarahkan pada studi kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg, yang mencerminkan praktik nyata penyamaran dana hasil tindak pidana melalui media elektronik.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan teknik deskriptif-analitis. Data yang digunakan diperoleh dari studi dokumen putusan pengadilan, literatur hukum positif, maupun literatur hukum pidana Islam. Penelitian juga dilengkapi dengan penelusuran norma-norma syariah yang relevan, yang bertujuan untuk membangun kerangka analisis hukum Islam terhadap tindak pidana cyber money laundering. Teknik analisis dilakukan melalui komparasi antara teori hukum pidana Islam dalam Bab II dan praktik hukum yang diterapkan dalam putusan pengadilan pada Bab III.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah “pencucian uang” tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik Islam, substansi perbuatannya dapat dikategorikan sebagai jarīmah ta‘zīr karena melibatkan harta yang diperoleh secara haram, serta mengandung unsur penipuan atau dalam hukum pidana Islam dianalogikan sebagai ghulūl. Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN. Smg memperlihatkan pendekatan hukum positif yang kuat, namun belum sepenuhnya memperhatikan dimensi moral dan etik sebagaimana diajarkan dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem peradilan nasional, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif dan preventif.