Salah satu tindakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan akademik bagi siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi banyak masalah. Ini termasuk polemik pencabutan bantuan secara sepihak, manipulasi data calon penerima, ketidaksesuaian domisili, dan keterlambatan pencairan dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola program KJMU dengan menggunakan pendekatan teori Governability oleh Jan Kooiman, yang mencakup faktor-faktor seperti Governing System, System To Be Governed dan Governing Interaction.
Dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, serta dianalisis melalui reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola KJMU dalam aspek Governing System masih bersifat sentralistik, di mana dominasi aktor negara lebih menonjol dibandingkan peran aktor non-pemerintah. Meskipun telah tersedia perangkat regulatif dan instrumen teknis yang memadai, pelaksanaannya masih menekankan pada prosedur administratif tanpa disertai refleksi kebijakan yang berorientasi pada perbaikan struktural.
Pada aspek System to be Governed, ditemukan bahwa karakteristik penerima KJMU sangat beragam dari segi latar belakang sosial, universitas asal, kebutuhan ekonomi, hingga persebafran penerima yang mencakup seluruh wilayah administratif DKI Jakarta. Kompleksitas pemadanan data dengan banyak instansi serta P4OP sebagai pelaksana teknis harus menjembatani berbagai jenis perguruan tinggi, lalu terdapat kekurangan SDM dalam pengelolaan yang menyebabkan tekanan konstitusional. Dinamika status ekonomi keluarga menyebabkan ketidaksesuaian antara realitas penerima dan ketentuan kebijakan. Selain itu, skala cakupan program yang melibatkan ratusan universitas dan puluhan ribu penerima menjadikan sistem semakin sulit dikelola secara responsif dan tepat sasaran. Sedangkan dalam dimensi Governing Interaction, relasi antarpemangku kepentingan masih bersifat top-down dengan minimnya ruang deliberasi. Partisipasi mahasiswa sebagai penerima manfaat belum difasilitasi secara sistemik, sehingga hubungan antara negara dan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan interaksi yang kolaboratif dan inklusif.