Di Desa Banjarsari terdapat kebiasaan pembagian waris yang seringkali memadukan hukum Islam, adat, dan hukum perdata, yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Penelitian ini mengkaji praktik pembagian warisan utuh, yaitu pemberian rumah tua kepada anak bungsu, yang menjadi kebiasaan di Desa Banjarsari. Padalah dalam Islam pembagian harta waris telah diatur dalam nash. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pembagian warisan utuh kepada anak bungsu diterapkan di Desa Banjarsari dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder berasal dari bahan-bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian warisan utuh kepada anak bungsu di Desa Banjarsari didasarkan pada adat kebiasaan turun-temurun sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian anak bungsu yang merawat orang tua, serta upaya menjaga keutuhan aset keluarga. Dari perspektif hukum Islam (Faraidh), praktik ini tidak sepenuhnya sesuai karena hak waris setiap ahli waris telah diatur secara rinci tanpa membedakan urutan kelahiran. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam Fiqh al-Usrah dan ditegaskan dalam KHI Pasal 183, praktik pemberian warisan utuh kepada anak bungsu dapat dibenarkan jika seluruh ahli waris bermusyawarah dan sepakat secara ikhlas tanpa paksaan, sehingga statusnya menjadi hibah atau pemberian sukarela, bukan pembagian warisan faraidh. Dengan demikian, praktik ini dapat diterima selama dilandasi persetujuan seluruh ahli waris dan tidak menimbulkan kezaliman atau konflik.