Keberadaan putusan pengadilan dalam perceraian merupakan salah satu jaminan perlindungan hak-hak istri yang sangat penting menurut hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya, di masyarakat Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, praktik perceraian di luar pengadilan masih marak terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor, implikasi dan upaya perlindungan hak pada perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Dadapan.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang terkait perceraian di luar pengadilan, serta observasi langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana faktor-faktor, implikasi dan upaya perlindungan hak pada perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Dadapan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, faktor penyebab perceraian di luar pengadilan dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum, keterbatasan ekonomi, akses yang sulit ke pengadilan, dan dominasi budaya lokal yang lebih mengedepankan musyawarah keluarga daripada prosedur formal. Kedua, implikasinya perlindungan hak istri seperti nafkah iddah, mut’ah, hak asuh anak, serta pembagian harta bersama sering terabaikan karena tidak ada putusan pengadilan yang sah sebagai dasar hukum. Ketiga, solusi optimal menuntut adanya sinergi antara edukasi hukum, perluasan akses layanan hukum, bantuan hukum gratis, serta penguatan peran tokoh masyarakat dan aparatur desa untuk mendorong proses perceraian melalui jalur resmi. Perspektif Islam menegaskan pentingnya pencatatan perceraian demi keadilan dan perlindungan hak, sedangkan hukum nasional mewajibkan mekanisme pengadilan sebagai syarat sahnya percera