Kabupaten Garut memiliki karakteristik geografis yang kompleks, mulai dari wilayah pesisir dengan ketinggian kurang dari 10 meter hingga daerah pegunungan yang mencapai lebih dari 2.800 meter di atas permukaan laut. Variasi topografi ini secara signifikan memengaruhi waktu salat, yang secara astronomis ditentukan berdasarkan posisi matahari. Namun dalam praktiknya, jadwal waktu salat yang berlaku masih menggunakan satu titik markaz, yakni Masjid Agung Garut, yang tidak merepresentasikan kondisi geografis seluruh wilayah. Akibatnya, terdapat selisih waktu salat yang cukup mencolok antar wilayah, khususnya Maghrib dan Subuh. Hal ini menimbulkan problematika di masyarakat, terutama dalam hal keakuratan waktu ibadah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan multidisipliner ilmu falak dan geografi. Data dikumpulkan melalui dokumentasi (data koordinat, topografi, dan ephemeris), wawancara dengan pihak Kementerian Agama dan Dewan Masjid Indonesia Garut, serta observasi langsung di lokasi dengan ketinggian berbeda. Sebanyak 1.311 titik koordinat dianalisis dengan bantuan perangkat lunak ArcGIS untuk menghitung waktu salat pada tanggal 21 Maret 2025. Penelitian difokuskan pada tiga waktu salat, yaitu Maghrib, Isya, dan Subuh, dengan memperhitungkan pengaruh ketinggian tempat terhadap masing-masing waktu salat. Hasil observasi kemudian dibandingkan dengan jadwal resmi dari pemerintah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketinggian tempat memiliki pengaruh signifikan terhadap waktu salat. Daerah dengan elevasi lebih tinggi mengalami keterlambatan waktu Maghrib dan Isya, sedangkan waktu Subuh justru lebih awal dibandingkan daerah rendah. Selisih waktu yang tercatat mencapai 4–6 menit. Berdasarkan temuan ini, peneliti menyarankan tiga langkah solusi: pertama, koreksi waktu salat berdasarkan elevasi, dengan toleransi ±1 menit untuk daerah ekstrem; kedua, penggunaan ihtiyāṭ atau penambahan waktu kehati-hatian sebesar 2–3 menit; dan ketiga, perubahan kebijakan penentuan markaz waktu salat untuk menyesuaikan rencana pemekaran wilayah administratif di Kabupaten Garut.