Penelitian ini membahas penolakan itsbat nikah di bawah umur oleh Pengadilan Agama Batang dalam Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2023/PA.Btg. Permohonan ditolak karena Pemohon II belum mencapai usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, dan tidak disertai dispensasi kawin. Padahal, pernikahan tersebut telah sah secara agama dan telah menghasilkan keturunan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum hakim serta menilai kesesuaian putusan tersebut dari perspektif Maṣlaḥah mursalah.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan, tanpa mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi istri dan anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Jika dianalisis menggunakan teori Maṣlaḥah mursalah menurut Asy-Syāṭibī, penolakan tersebut berpotensi menimbulkan mafsadat, seperti hilangnya hak keperdataan, ketidakjelasan nasab anak, dan ketiadaan status hukum keluarga. Oleh karena itu, permohonan itsbat nikah seharusnya dipertimbangkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl, yang merupakan unsur penting dalam maqāṣid al-syarī‘ah.