Kajian ini menganalisis klaim kesaksian hilāl dalam 153 Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia terkait penetapan awal bulan Ramaḍān, Syawāl, dan Żulhijjah dari 1962 hingga 2024. Dari data tersebut terdapat 61 klaim yang diterima, 86% adalah klaim hilal non-integratif (tidak memiliki bukti fisis yang valid dan hanya berbasis pada legalisasi sumpah di hadapan hakim), dan hanya 14% atau 10 klaim yang merupakan klaim hilāl integratif. Hilāl integratif adalah hilāl yang memenuhi kaidah fiqih dan astronomi. Ketergantungan pada legitimasi fiqih melalui sumpah di hadapan hakim tanpa validasi saksi ahli menjadi permasalahan utama. Selain itu, kualitas observasi hilāl sangat bervariasi dari segi perukyat, metode (hisab dan rukyat), kondisi ufuk, serta ketersediaan sarana pendukung. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam menyebabkan keputusan yang subjektif. Penelitian ini menyoroti pentingnya prosedur baku rukyatulhilal yang mengintegrasikan fiqih dan astronomi serta metode klarifikasi klaim kesaksian hilāl dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia. Dengan pendekatan kajian pustaka, analisis data model Miles dan Huberman, serta pendekatan saintifik cum doctrinal, penelitian ini bertujuan meminimalisir klaim non-otoritatif dan mendorong dominasi klaim yang valid, akurat, objektif, dan otoritatif. Integrasi astronomi dan fiqih diperlukan, mengingat kebenaran fiqih bersifat ijtihadiyah dan nisbi/relatif, sementara astronomi objektif dan ilmiah. Terdapat dua hasil utama dalam penelitian ini. Pertama, merumuskan SOP teknis rukyatulhilal berbasis integratif. Kedua, memformulasikan Metode klarifikasi klaim hilāl dikembangkan berdasarkan tiga dimensi, yakni manusia (Man), metodologi (Method), dan tempat (Place). Pasca proses klarifikasi ini kemudian dapat ditentukan klasifikasi kesaksian hilāl dengan mengadopsi teori ilmu mushthalah al-hadiṡ.