Perjanjian jual beli merupakan kontrak yang mengikat antara penjual dan pembeli, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, dan pembeli wajib membayar harga yang telah ditentukan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan berupa perjanjian garansi, yaitu cacat yang tidak terlihat saat transaksi berlangsung namun baru diketahui setelah barang digunakan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab penjual terhadap perjanjian garansi dalam perspektif hukum, khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Studi kasus dilakukan pada Dealer Yamaha Harpindo Jaya Kelud, Semarang, yang menghadapi keluhan konsumen terkait perjanjian garansi pada produk sepeda motor.
Jenis penelitian yang digunakan pada riset ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis untuk memperoleh penjelasan mengenai bagaimana hukum diterapkan atau berpengaruh dalam kehidupan khususnya di dalam implementasi pelaksanaan perjanjian garansi pada kegiatan jual beli sepeda motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab penjual atas perjanjian garansi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, masih terdapat kelemahan, terutama dalam hal transparansi informasi terkait fitur produk dan pengawasan mutu sebelum barang diserahkan kepada konsumen. Peningkatan mekanisme pengawasan mutu dan penyampaian informasi secara komprehensif diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta meningkatkan kepuasan konsumen.