KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mempunyai kedudukan hukum yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008. Karena itu, kekuatan hukum KHES masih sebatas pada tingkat PERMA, yang tidak termasuk dalam struktur peraturan perundang-undangan secara hierarkis, melainkan tergolong sebagai peraturan semu atau non-legislatif. Meski begitu, keberadaan KHES tetap sangat penting sebab menjadi pedoman untuk para hakim guna menyelesaikan perkara yang terkait dengan ekonomi syariah. Pada kedua perkara ini yaitu putusan Pengadilan Agama Magelang No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dan putusan Pengadilan Agama Boyolali No 882/Pdt.G/2024/PA.Bi. mempunyai karakteristik sengketa yang hampir serupa, namun dalam pertimbangan hakim untuk biaya perkaranya berbeda. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis perbedaan penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dan No 882/Pdt.G/2024/PA.Bi dan faktor apa yang memengaruhi perbedaan pertimbangan hukum sengketa ekonomi syariah pada kedua putusan tersebut. Data utama penelitian ini bersumber dari salinan putusan Pengadilan Agama Magelang No 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mgl dan putusan Pengadilan Agama Boyolali No 882/Pdt.G/2024/PA.Bi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Dalam pelaksanaannya, penelitiannya memakai metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka dan wawancara yaitu melakukan pengkajian bermacam buku, tulisan,wawancara dengan hakim, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik yang memiliki sifat primer maupun sekunder. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan normatif empiris, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan, wanacara dengan hakim, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan. Pada penelitian ini putusan pertama pertimbangan hakim dalam biaya perkaranya hanya didasari pasal 181 HIR, sementara putusan kedua pertimbangan hakim dalam biaya perkaranya x didasari pasal 181 HIR maupun pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan ini menunjukan adanya fleksibilitas
dalam penerapan KHES, tetapi sekaligus menggarisbawahi tantangan dalam menjaga konsistensi putusan. Hasil penelitian ini yaitu 1)Menunjukan bahwasanya penggunaan KHES sebagai dasar putusan sengketa ekonomi syariah masih belum konsisten. Dari kedua putusannya yang diteliti hanya satu putusan yang memakai KHES sebagai dasar pertimbangan hukum dalam biaya perkaranya yaitu Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.Bi. 2) Faktor yang memengaruhi perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah diskresi yudisial atau kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara.