Cerai gugat dalam kajian ini adalah cerai gugat yang dilakukan oleh istri akibat suami melakukan tindak pidana yang berujung dirinya dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman dipenjara. Kasus ini disadur dari putusan Pengadilan Agama Semarang No.1327/Pdt.G/2018/PA.Smg. Dengan demikian, istri merasa dirugikan karena dia tidak mendapatkan hak-haknya dan tidak terpenuhinya nafkah lahiriyah dan batiniyah. Dengan kondisi ini yang mana suami berada dalam penjara sangat berpengaruh dalam keberlangsungan sebuah rumah tangga. Skripsi ini untuk mengetahui mengenai cerai gugat karena suami masuk penjara, dan bagaimana pandangan madzhab syafi’i terhadap cerai gugat akibat suami dipenjara.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data yang dikumpulkan atau didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada. dalam hal ini antara lain skripsi, buku-buku, dokumen, kitab-kitab maupun hasil karya lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul dengan metode deskriptif kualitatif yang menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Kemudian uraian tersebut ditarik simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dipahami dengan mudah.
Hasil penelitian dari pembahasan ini dapat disimpulkan menjadi dua hal . pertama, pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri akibat suami masuk dipenjara dalam putusan Pengadilan Agama No.1327/Pdt.G/2018/PA.Smg. sudah menyelesaikan perkara cerai gugat dengan mengikuti aturan yang sudah ada berlandaskan pada Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Kedua Menurut pandangan madzhab syafi’iyah membolehkan perceraian jika kondisi penjara secara nyata menyebabkan suami tidak dapat menafkahi istrinya, dan keputusan itu harus diputuskan melalui hakim. Dengan demikian, menurut madzhab syafi’iyah inti permasalahan bukan sekadar status suami yang dipenjara, tetapi ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban nafkah. Hal ini juga sesuai dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan.