Permohonan izin menikah suami pada masa ‘iddah istri merupakan permohonan yang diajukan oleh seorang suami kepada pengadilan agama untuk diberikan izin menikah dengan wanita lain sementara mantan istrinya masih dalam masa ‘iddah. Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Namun pada Putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb, tidak berkesesuaian dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut. Berdasarkan hal itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan izin menikah pada masa ‘iddah pada putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb yang ditinjau berdasarkan perspektif maṣlaḥah.
Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan prosedur pengumpulan data berupa dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari kepustakaan dan diperkuat dengan wawancara kepada informan. Peneliti menggunakan analisis deskriptif yang diperoleh dari teori yang telah disusun.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan izin menikah suami pada masa ‘iddah istri pada putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb adalah antara pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan adanya surat pernyataan tidak akan rujuk dari pemohon. Dari sisi maṣlaḥah, pengabulan permohonan dinilai dapat mencegah kemudharatan seperti perzinahan. Namun, jika rujuk tetap dilakukan diam-diam, tindakan tersebut berisiko melanggar prinsip kejujuran dan berpotensi menimbulkan mafsadah, baik secara hukum maupun sosial. Dengan demikian, meskipun sah secara agama, praktik ini menimbulkan problematika dari sisi etika hukum dan penerapan asas monogami.