Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, khususnya terkait pemenuhan hak nafkah. Dalam praktiknya, banyak kasus perceraian yang tidak diiringi dengan pelaksanaan kewajiban nafkah anak secara konsisten oleh ayah, yang menimbulkan permasalahan hukum dan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca perceraian serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak yang tidak mendapatkan nafkah sebagaimana mestinya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji pelaksanaan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian berdasarkan studi kasus di Desa Ujungnegoro. Data diperoleh melalui wawancara dan didukung literatur hukum guna melihat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah anak oleh ayah pasca perceraian belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut antara lain minimnya pendapatan ayah, kurangnya komunikasi, tanggung jawab baru, istri dianggap mampu menafkahi anak, dan kurangnya kesadaran hukum. Perlindungan hukum tersedia melalui instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah pasca perceraian. Namun, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan efektif karena lemahnya penegakan huku, kendala sosial-ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat menjadi hal yang penting guna memastikan terpenuhinya hak anak atas nafkah secara berkelanjutan dan efektif.