Perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan memegang peranan penting dalam mendukung keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat. Penelitian ini mengkaji mekanisme hukum pemutusan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dan FKRTL di Kota Tegal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, dan mengidentifikasi dampaknya terhadap kepastian hukum bagi pihak terkait.Hasil dari penelitian yaitu: Pertama, pemutusan perjanjian kerja sama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor penyebab terjadinya pemutusan perjanjian kerja sama yaitu adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian, khususnya yang terkait dengan
pengajuan klaim tidak sesuai oleh rumah sakit. Ketiga, dampak dari pemutusan perjanjian kerja sama yaitu pasien yang sebelumnya mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut harus pindah ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan lain yang terdekat; BPJS Kesehatan mengalami kerugian akibat tindakan pengajuan klaim tidak sesuai yang dilakukan oleh rumah sakit; dan rumah sakit harus mengganti kerugian yang dialami oleh BPJS Kesehatan serta pemberian sanksi denda administrasi kepada rumah sakit.Penelitian kualitatif ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data primer berasal dari wawancara bersama pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tegal dan peserta BPJS Kesehatan,serta sumber data sekunder melalui studi kepustakaan. Penelitian ini dapat membantu memahami aspek hukum pemutusan kerja sama dan mengidentifikasi potensi masalah dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dan FKRTL.