Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi menghadirkan kemaslahatan, termasuk ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam praktiknya, meskipun sering kali sulit dibuktikan karena minimnya alat bukti visum atau pengakuan dari pelaku. Penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT, khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1160/Pdt.G/2024/PA.Pt, serta menelaahnya dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari dokumen resmi putusan pengadilan dan wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Data sekunder berasal dari literatur pendukung seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan referensi lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada penilaian langsung terhadap kondisi Penggugat serta kesaksian yang dianggap kredibel dan konsisten. Hakim menggunakan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum, dan menafsirkan bahwa ketidakhadiran visum bukanlah penghalang selama alat bukti lain dapat meyakinkan majelis hakim. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keputusan hakim ini mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan terhadap korban, dan penghormatan terhadap tujuan utama perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.