Aborsi adalah suatu tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya Salah satu contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 538/Pid.B/2006/Smg tentang Aborsi yang dilakukan oleh terdakwa, Hanung Prabowo bin S. Sumarjo. Terdakwa melakukan tindak pidana aborsi ilegal dan telah terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana kejahatan dengan sengaja yaitu telah menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan ijin perempuan itu secara berlanjut. Maka Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Berdasarkan uraian di atas, permasalahanya adalah analisis Hukum Formil, Hukum Matriil dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 538/Pid.B/2006/Smg.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Sebagai data primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 538/Pid.B/2006/PN.Smg dan data sekunder yaitu literatur yang digunakan dalam penjelasan tentang pokok permasalahan. Sedangkan metode analisis data menggunakan deskriptif analisis
Hasil penelitian menunjukan bahwa apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh Majlis Hakim Pengadilan Negeri Semarang maka putusan tersebut sesuai dengan hukum formil. Akan tetapi jika dilihat dari hukum yang dijatuhkan maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan KUHP, karena hukumannya terlalu ringan padahal terdakwa melanggar pasal 348 dengan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama selama 5 (lima) tahun, 6 (enam ) bulan, Apabila hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sangat ringan, karena terdakwa dalam kasus aborsi juga memasulkan nama dan membuka praktek ilegal. Pembuktian dipersidangan mengunakan alat bukti yaitu saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pembuktian ini benar menurut pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa termasuk jarimah ta’zir hal ini dikarenakan aborsi yang dilakukan terdakwa tidak termasuk jarimah hudud maupun jarimah qishas-diyat oleh karena itu Hakim memberikan hukuman terhadap terdakwa dengan memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai perbuatanyang dilakukan. Diantara hukuman ta’zir karena terdakwa melakukan tindakan pidana aborsi sebelum nyawa ditiupkan yaitu 120 hari. Perbedaan ahli fiqih mengenai aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (qobla nafkh al-ruh) maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan ruh ke dalam janin, karena kehamilan susudah bernyawa (ba’da nafkh al-ruh) semua ulama’ sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya.