Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan permasalahan yang didasari atas data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Setelah itu dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap telah diatur dalam sedemikian rupa di Indonesia, baik dalam hukum islam telah dijelaskan melalui kitab-kitab fiqih yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama.
Salah satu sistemnya yaitu dikenal dengan istilah muzara’ah ataupun dalam istilah Brebesnya disebut dengan “mara“dalam undang-undang no. 2 tahun 1960 telah diatur tentang bagi hasil tanah pertanian yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat mengetahui dan memahami akan tatacara serta peraturan-peraturan yang dibariskan dalam agama islam maupun hukum formal Indonesia. Penerapan akad muzara’ah inipun memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kultur masyarakat pada suatu tempat.
Oleh karena itu skripsi ini dibuat dalam rangka mencari tahu praktik sistem kerjasama pertanian berikut sistem bagi hasil “mara” yang diterapkan pada masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan menelaah secara langsung praktik kerjasama pertanian di lokasi dan keterangan dari beberapa informan yang penulis anggap kapabel ataupun tepat untuk memberikan informasi terkait permasalahan ini serta menghubungkan dan meninjaunya dari segi Ekonomi Islam. Berdasarkan penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama pertanian bawang merah yang dipraktikan para petani bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes atau yang disebut sistem “mara” adalah sistem kerjasama pertanian yang di anggap sebagai sistem muzara’ah dan dihukumi sah dan halal untuk dilakukan.