Suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, Wali Nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Berdasarkan pemaparan di atas, pokok yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep wali nikah menurut pendapat KH. Ahmad Rifa’i dan Bagaimana relevansi pendapat KH. Ahmad Rifa’i tentang wali kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu: kategori jenis penelitian library research/penelitian pustaka, yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan data dengan jalan membaca, menelaah buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini dan ditambah data pendukung di lapangan.
Data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Tabyĩn al- Işlâḥ karya KH. Ahmad Rifa’i yang di tulis pada tahun 1262 H/1847 M, berisi 11 koras atau 220 halaman, sedangkan data-data sekunder yang digunakan merupakan interpretasi dari seorang penulis lain. Di antaranya adalah buku karya Abdul Djamil yang berjudul Perlawanan Kiai Desa, karya Ahmad Syadzirin Amin yang berjudul Mengenal Ajaran Tarajumah KH. Ahmad Rifa’i. maupun kitab-kitab fiqih lainnya yang masih ada kaitannya, dan Kompilasi Hukum Islam.
Data-data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan metode Deskriptif-analitik, metode ini digunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap biografi, pemikiran, alasan dan dasar hukum yang digunakan KH. Ahmad Rifa’i dalam menetapkan konsep wali nikah serta ditambah dengan metode komperatif untuk mengadakan perbandingan antara konsep wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa’i relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19-23.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran KH. Ahmad Rifa’i terdapat suatu penerapan wali dalam pernikahan sebenarnya sama dengan imam mazhab fiqih pada umumnya, hanya perbedaan bahasa yang dipakai dan perincian makna yang lebih mendalam. secara umum ulama fiqih menggunakan bahasa adil sedangkan KH. Ahmad Rifa’i menyebutnya dengan mursyid. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menetapkan tiga syarat menjadi wali nikah yaitu muslim, aqil dan baligh.