Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 (analisis putusan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah)

Hidayatulloh, Farid (2016) Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 (analisis putusan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah). Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

[thumbnail of COVER.pdf]
Preview
Text
COVER.pdf - Accepted Version

Download (815kB) | Preview
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
Text
BAB I.pdf - Accepted Version

Download (347kB) | Preview
[thumbnail of BAB II.pdf]
Preview
Text
BAB II.pdf - Accepted Version

Download (435kB) | Preview
[thumbnail of BAB III.pdf]
Preview
Text
BAB III.pdf - Accepted Version

Download (416kB) | Preview
[thumbnail of BAB IV.pdf]
Preview
Text
BAB IV.pdf - Accepted Version

Download (378kB) | Preview
[thumbnail of BAB V.pdf]
Preview
Text
BAB V.pdf - Accepted Version

Download (156kB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Bibliography

Download (221kB) | Preview

Abstract

Sengketa Ekonomi Syariah merupakan suatu kasus yang sedang banyak diperbincangkan karena saat ini mulai banyak tumbuh dan menjamur segala usaha yang berlabel syariah, mulai dari Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan masih banyak lagi. ketika mulai banyak bermunculan kegiatan badan usaha yang menggunakan label syariah, maka penyelesaiannyapun harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar paham syariat Islam, dalam hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih sangat urgent untuk dibahas guna menemukan kepastian hukum, karena berdasarkan pasal 28D Undang-Undang Dasar 45 menyatakan jika setiap warga negara berhak memperoleh kepastian hukum. Dan dalam perkara sengketa ekonomi syariah masih belum diketemukan kepastian hukum tersebut dikarenakan penulis masih menemukan beberapa putusan yang masih diadili di Peradilan Umum. Persoalan tersebut tidak hanya kontroversial tetapi juga sangat menarik untuk dikaji bagi perkembangan ilmu Hukum dan Hukum Islam.
Dalam konteks ini, maka penulis akan meneliti mengenai: Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syari’ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 , Dalam hal ini Penulis mencoba untuk mencari dan menganalisis Putusan Sengketa Ekonomi Syari’ah Pada Pengadilan Negeri Di Jawa Tengah. Untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Mengadili sengketa ekonomi syariah sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Bagaimana Putusan tentang Sengketa Ekonomi Syari’ah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Adapun Metodologi Penelitian menggunakan Penelitian Hukum. Dengan menggunakan Jenis Penelitian Normatif, Sedangkan Pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan Metode Deskriptif dengan menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach) serta Pendekatan Undang Undang (Statue Approach).
Adapun Hasil Penelitian Bahwa Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi Kompetensi Absolute Pengadilan Agama. Namun masih ada perkara sengketa ekonomi syariah yang gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri Dalam rentan waktu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterbitkan hingga Tahun 2016 yaitu putusan 7/Pdt.G/2015/PN.Dmk,32/Pdt.G/2014/PN.Pml, 30/Pdt.G/ 2015/PN. Pkl, 75/ Pdt.G/2014/PN.Krg, 06/Pdt.G/2016/PN.Rbg Yang akhirnya penulis simpulkan jika gugatan tersebut tidak tepat (In Appropriate) apabila diajukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri masih merasa mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Additional Information: Pembimbing: Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.; Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum.
Uncontrolled Keywords: Sengketa ekonomi syariah; Kewenangan pengadilan
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.273 Islam and economics
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74234 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Depositing User: Nur Rohmah
Date Deposited: 04 May 2017 06:15
Last Modified: 04 May 2017 06:15
URI: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6818

Actions (login required)

View Item
View Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics