Peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan di Indoensia pada akhir tahun 2013 dari semula di bawah pengawasan Bank Indonesia menjadi tugas Otoritas Jasa Keuangan, ini menjadi babak baru dalam sektor perbankan di Indonesia. Peluang dan tantangan yang akan dihadapi sektor perbankan kedepan menjadi lebih besar.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang sasaran utamanya adalah melayani sektor mikro, sehingga BPRS memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. walaupun, secara tingkat pengembalian lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengembalian bank umum. Dengan adanya peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan pada sektor perbankan, menarik untuk dianalisis terkait kinerja BPRS antara sebelum dan setelah terjadinya peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
Penelitian ini menggambarkan kondisi kinerja keuangan BPRS dalam kurun waktu dua tahun sebelum diawasi Otoritas Jasa Keuangan (2012-2013) dan dua tahun setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (2014-2015). Kondisi rasio CAR BPRS mengalami penurunan akan tetapi tetap berada pada level sangat sehat, bagitu juga rasio KAP BPRS juga terjadi penurunan peringkat dari peringkat 1 menjadi peringkat 2. Hal serupa juga terjadi pada rasio NPF, rasio BOPO, rasio ROA, rasio ROE dan CR yang mengalami penurunan kinerja. Secara umum kondisi rasio BPRS yang diteliti antara sebelum dan setelah diawasi OJK tidak sama, kecuali pada cash ratio BPRS.
Penurunan kinerja BPRS tidak lepas dari perlambatan ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 2014. Selain itu durasi pengawasan OJK terhadap BPRS masih sangat singkat dan belum banyak menghasilkan regulasi-regulasi yang mampu menstimulus perkembangan BPRS di Indonesia. Secara umum kineja keuangan BPRS di Indonesia masih tergolong aman dan sehat.