Akad mudharabah dalam deposito berjangka adalah akad implementasi di BPRS Artha Mas Abadi. Sebagai pengetahuan baru, masyarakat masih banyak yang belum memahami secara mendalam yang menjadi pernak – pernik dalam keuangan Islam. Sekarang saatnya menunjukkan bahwa muamalah syariah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan dalam profit dan risk dapat mewujudkan perekonomian yang lebih transparan dan adil.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dari BPRS Artha Mas Abadi Pati, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku – buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori penghimpunan dana deposito mudharabah. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa : (1) Pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati antara lain: (a) nasabah sebagai shahibul maal menyetorkan dana minimal Rp. 1.000.000, (b) jangka waktu waktu 3, 6,12 bulan, (c) dana yang diambil sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti 0,6 %, kecuali nasabah tersebut di awal akad melakukan kesepakatan apabila jatuh tempo belum diambil maka otomatis diperpanjang yang disebut yang disebut deposito ARO, (d) dalam perjanjian pihak BPRS tidak menjelaskan kepada nasabah tetang bagi hasil tetapi menjelaskan suku bunga padanan dalam membagi keuntungan. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati, pelaksanaan deposito iB mudharabah pada BPRS Artha Mas Abadi Pati belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi dikarenakan dari segi perhitungan persentase bagi hasil antara nasabah dengan BPRS menggunaan sistem perhitungan equivalen rate atau suku bunga padanan. Besar persentase perhitungan bagi hasil dihitung dari modal nasabah bukan dari keuntungan yang diperoleh dari produk pembiayaan. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi sah tidak terjadi rusak pada akad mudharabah diantaranya bebas dari bunga.