Adanya peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak, yang menyebutkan syarat pengangkatan anak harus menyertakan surat pernyataan memberikan hibah, menjadikan kewajiban orang tua angkat harus memberikan harta yang dimiliki kepada anak angkat dalam bentuk surat hibah atau wasiat. Namun dalam surat pernyataannya tidak menyebutkan berapa besaran hibah yang harus diberikan kepada anak angkat serta teknis pemberian hibah harta kepada anak angkat.
Skripsi tentang “Syarat Kesediaan Pemberian Hibah Sebagian Harta Dalam Proses Pengangkatan Anak” (Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Kebijakan di Dinas Sosial Kabupaten Kendal) bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat kesediaan pemberian kepada anak angkat dan sejauh mana hubungan pemberian hibah dengan pengangkatan anak dalam menjamin kesejahteraan anak angkat.
Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang penulis butuhkan diperoleh dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengolah data yang telah diperoleh penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teknik induktif abstraktif yaitu suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umums”.
Adapun hasil yang penulis dapatkan adalah dalam prakteknya orangtua angkat memang bersedia untuk memberikan hibah kepada anak angkat, namun pemberiannya tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu sebesar 1/3 harta, lebih cenderung memberikan secara keseluruhan hartanya kepada anak angkat. Karena dalam praktek pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal hanya mewajibkan orang tua angkat untuk menyertakan surat pernyataan pemberian hibah dalam bentuk administratif saja, dan dalam surat tersebut tidak memberi kejelasan terkait besaran hibah yang harus diberikan.