Skripsi ini membahas mengenai implementasi syirkah dalam pemodalan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya suatu kerjasaama permodalan antara BUMDES dengan anggota BUMDES yang ikut berpartisipasi dalam permodalan. Penelitian ini bermaksud untuk membahas sistem kerjasama antara Pihak BUMDES dengan anggota BUMDES, kemudian menjelaskan kendala yang dihadapi serta solusi yang diterapkan dalam implementasi syirkah dalam permodalan BUMDES Ngudi Makmur tersebut.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis digunakan untuk menganalisa sistem kerjasama antara BUMDES deengan anggota BUMDES.
Dari penelitian dapat dihasilkan temuan yang merupakan hasil dari penelitian sebagai berikut : pertama, Implementasi Sistem Syirkah dalam Pendistribusian Hasil Usaha Dana Permodalan BUMDesa di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yaitu sesuai dengan Islam yang menggunkan prinsip bagi hasil (syirkah) yaitu Kerjasama antara dua orang atau lebih dengan pembagian atas keuntungan dan kerugian antara anggota BUMDesa dengan Lembaga BUMDesa yang ditetapkan setelah dikurangi dengan biaya operasional berdasarkan kesepakatan dan kedua belah pihak menanggung untung rugi bersama. Keuntungan (Sisa Hasil Usaha) dibagi sesuai dengan modal yang telah diberikan dan disepakati bersama diawal.
Kedua, Ada beberapa kendala yang dihadapi BUMDesa Ngudi Makmur dalam sistem Distribusi hasil usaha dana Permodalan diantaranya, Pertama dari segi suprastrukturnya, Kurangnya SDM yang berpartisipasi disebabkan anggota yang terbatas akan pemahaman mengenai konsep syari’ah. Untuk mengatasai hal tersebut BUMDESa Ngudi Makmur menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan atas konsep syari’ah tersebut. Kedua, dari segi infrastruktur keterbatasan sarana dan prasarana dikarenakan modal yang kurang memadai Untuk itu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak Perangkat Desa agar bisa mendapatakan masukan-masukan positif serta dukungan untuk mengembangkan program BUMDESa tersebut. Ketiga, Kelalaian dalam usaha, Dalam pembiayaan akad musyarakah jika terjadai maslaah keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan diawal, namun jika terjadi kesalahan atas kelalaian dari pihak BUMDesa maka yang bertanggung jawab adalah pihak BUMDesa, Untuk mengatasi hal tersebut BUMDesa lebih hati-hati kedepannya.