Pasal 43 ayat (1) UUP menjelaskan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Namun, atas dasar menjunjung tinggi nilai keadilan yang tentunya bermaslahat, hakim MK menetapkan anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Nampaknya hal ini terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab dalam Islam anak luar kawin hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Penulis menganggap sangat perlu untuk membahas polemik putusan MK tersebut dengan pendekatan ushuliyah untuk mengetahui apakah putusan MK tersebut sejalan dengan nilai keadilan dalam syari’at ataukah tidak, sebab syari’at juga sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan.
Tujuan yang penulis ingin capai, yaitu (1) mengetahui apakah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin sejalan dengan konsep maslahah mursalah dalam teori ushul fikih, dan (2) mengetahui apakah anak luar kawin mempunyai hubungan nasab syar’i dengan bapak biologisnya.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen (library research) dengan pendekatan kombinasi yaitu teoritis dan dokumenter. Sumber data primernya yaitu putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan sumber sekundernya yaitu seluruh dokumen berupa buku, tulisan, hasil wawancara, dan lain lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data-data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan Pertama, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sejalan dengan konsep kemaslahatan (maslahatul aulad) dalam hal pembiayaan hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, selain hak keperdataan dalam nasab, wali dan waris, sebab tidak ada penetapan hukum oleh syara' dan tidak ada pula dalil yang melarangnya. Kedua, sesuai konsep istishan istitsna'i yaitu mengecualikan dalil juz’i atas dalil kully, maka anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab syar’i dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Hal ini dikarenakan kemadharatan atau bahaya dari lahirnya putusan MK itu lebih besar.