Kajian politik perkotaan adalah bagaimana pemerintah mengelola kota (sebagai pelayan publik), kemudian asumsi-asumsi apa yang mendasari pemerintah melakukan pilihan kebijakan perkotaan tertentu dan dampak yang ditimbulkan atas pilihan kebijakan tersebut serta keterlibatan elemen non-pemerintahan dalam politik perkotaan itu sendiri. Dalam penelitian ini akan secara khusus melihat bagaimana sebuah kebijakan diambil oleh pemerintah, bagaimana prosesnya, serta siapa saja aktornya. Dalam permasalahan yang ada di Mijen Kota Semarang sendiri, yang mana hal ini kemudian menjadi pembahasan utama yakni terkait pembangunan infrastruktur jalan khusunya jalan kota yang merupakan salah satu permasalahan yang dapat dilihat dari studi politik perkotaan.
Mijen merupakan wilayah terbesar tetapi penduduknya paling sedikit di Kota Semarang yang sudah penulis teliti mengenai infrastruktur jalan khusunya jalan kota karena praktik pembangunan jalan di Mijen tersebut mengalami peningkatan hingga menjadi kota mandiri. Di dalam pembangunan jalan kota tersebut juga ada tokoh politik dan swasta yang sudah biasa untuk mengerjakan proyek jalan. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian di Mijen. Karena dari segi tata ruang wilayah, Mijen berada ditepi dari pusat kota tetapi bisa menjadi kota mandiri.
Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan ekonomi politik tipe critical political economy yaitu pendekatan yang membahas tentang hubungan antara struktur sosial, struktur kekuasaan dan relasi kekuasaan secara historis. Sehingga hubungan negara, bisnis dan masyarakat dalam tipe ini bersifat dinamis. Konsep utama dalam ekonomi politik tipe critical political economy adalah proses sosial politik dan proses ekonomi. Dalam proses sosial politik, pembangunan kota banyak ditentukan dari bagaimana pemerintah kota melakukan tawar-menawar dalam kerangka sosial politik dengan masyarakat untuk menentukan pembangunan yang dirasa paling cocok bagi kota. Sedangkan proses ekonomi melihat bahwa pembangunan perkotaan merupakan murni sebuah upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bisnis.
Hasil dari wawancara di lapangan dapat disimpulkan bahwa model tata kelola infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018 adalah rezim demokratis dengan ekonomi kapitalisme. Rezim tersebut sebagai sistem keseluruhan lembaga-lembaga yang terkait dalam perekonomian (pemerintah dan pengusaha konstruksi) dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan membantu masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran. Pengaruh rezim terhadap alokasi jalan di Mijen ini, jika dikaitkan dengan upaya pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, masyarakat sipil masih menjadi objek untuk penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran. Sehingga kesesuaian visi dan misi politik perkotaan dengan realitas urban di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018 masih bersifat dinamis.