Permasalahan sosial yang terjadi didalam kehidupan manusia sangat beraneka ragam jenisnya sesuai dengan perkembangan zaman. Dari berbagai permasalahan yang ada sering menimbulkan permasalahan yaitu terganggunya ketertiban umum bagi masyarakat lain. Permasalahan yang sering dianggap pengganggu ketertiban umum seperti adanya anak jalanan yang sering meminta-minta pada pengguna jalan. Keberadaan mereka sering dianggap sebagai mengganggu ketertiban umum yang berada di jalanan dan juga dianggap sebagai faktor utama meningkatnya angka kriminalitas yang ada di jalanan.
Penelitian ini membahas masalah penegakan sanksi pidana ketertiban umum terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang dipandang sebagai pengganggu masalah ketertiban umum di jalanan yang termuat dalam PERDA Kota Tangerang No.5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana langkah aparatur Pemerintahan Daerah Kota Tangerang dalam menegakkan sanksi pidana ketertiban yang seusai dengan ketentuan PERDA tersebut dan mengukur tingkatan keefektifan sanksi pidana terhadap pemberian uang kepada pengemis di Kota Tangerang.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan sumber datanya menggunakan data primer yang diperoleh melalui proses wawancara bersama Kepala Penegakan Hukum Satpol PP Kota Tangerang, Kepala Pembinaan Anjal Dinas Sosial Kota Tangerang, Anak Jalanan, serta pandangan dari Ketua Umum MUI Kota Tangerang dalam memberikan masukan pemikirannya mengenai penegakan PERDA Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, dan penulis juga menggunakan teknik analisis kualitatif dengan langsung turun ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak instansi terkait mengenai pelaksanaan sanksi pidana.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penegakan sanksi pidana terhadap upaya penanganan pelanggaran yang termuat dalam PERDA Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 yang masih belum bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PERDA tersebut dan pelaksanaan masih belum bisa maksimal. Bahkan isi dari PERDA Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 masih dalam ranah konsepsi dan belum menyentuh langkah praktik untuk ditegakan sebagaimana yang termuat dalam PERDA tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor instrumen dan sarana yang belum memadai dalam penegakan hukum yang ada di PERDA Tangerang Nomor 5 Tahun 2012. Pola pemberian sanksi sendiri menurut penulis terlalu dipaksakan dan hanya bersifat formalitas saja dan penegakannya seakan setengah hati dalam menerapkannya. Mengenai pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan PERDA yaitu selama tujuan larangan ini tidak bertentangan dengan peraturan Hukum Islam sah-sah saja. Dikarenakan ulil amri memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat.