Skripsi ini membahas tentang Analisi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg. Tentang tindak pidana persetubuhan anak dan pecurian yang dilakukan Terdakwa Suparno bin Samirin dan didakwa telah melanggar dua pasal yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. namun hanya dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara dan pidana denda enam puluh juta rupiah.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar hukuman bagi pelaku tindak pidana perbarengan (concurcus). Hal ini penulis kaji berdasarkan sudut pndang hukum positif dan hukum Pidana Islam, baik hukuman menurut hukum pidana positif ataupun hukum pidana Islam.
Adapun penelitian ini bersifat Yuridis-normatif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan adalah penedekatan Analisis Kualitatif dengan mencari data baik dari buku, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian inimenggunakan metode Analitik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan pertama pelaksanaan hukuman dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 48/Pid.sus/2014/PN Btg tentang perbarengan tindak pidana persetubuhan anak dan pencurian tergolong dalam concursus realis yang sistem pemidanaannya menganut sistem versherpte absorbsi stelsel yaitu hanya memberikan hukuman terberat (persetubhan anak) dan menyerap hukuman yang ringan (pencurian). Kedua pada hukum islam Ta’adudul Jara’im (perbarengan tindak pidana) yang dilanggar termasuk dalam dua jarimah hudud yaitu persetubuhan anak (jarimah zina muhson) dan pencurian (jarimah sariqah). Sistem hukumannya menganut nazzariyatut jab (mengambil hukuman terberat) yaitu hukuman zina muhson. sistem ini dianut imam malik, hanafi, dan hambali Namun tidak digunakan oleh Imam Syafi’i menurutnya semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi maka penghukumannya mendahulukan potong tangan kemudian hukuman zina (rajam). Di Indonesia tidak menggunakan hukum islam tetapi sisitem pemidanaannya sama yaitu penyerapan.