Kemajuan teknologi informasi mempunyai perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan. Perubahan tersebut dapat membawa dampak negatif yang berkaitan dengan kejahatan yang sangat luas dalam bidang kehidupan, kejahatan tersebut dikenal dengan cyber crime. Dengan banyaknya kejahatan cyber khususnya kejahatan pemberitaan hoax dimana pelaku untuk melakukan perbuatannya dengan leluasa menyebarkan berita hoax di tempat yang dia inginkan melalui media sosial. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal. Majelis Hakim memutus para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyebaran berita hoax dan menjatuhkan pidana 7 bulan dan denda sebesar 50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 bulan. Dari permasalahan diatas, maka penelitian tertarik untuk menganalisis Bagaimana Proses Penyidikan dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 72/Pid Sus/2018/PN Kdl Tentang Penyebaran Berita Hoax dan Bagaimana Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 72/Pid Sus/2018/PN Kdl Menurut Hukum Pidana Islam.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Dengan bahan hukum, hukum primer dalam penelitian ini adalah data dari Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 72/Pid Sus/2018/PN Kdl, dan bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, hukum pidana Islam, kamus-kamus hukum, hasil wawancara, jurnal hukum dan artikel-artikel di internet. Adapun analisis data yang digunakan untuk metode ini adalah analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan pertama, Tindak pidana penyebaran berita hoax yang telah ditangani oleh Polda Ditreskrimsus Jawa Tengah sudah sesuai menurut aturan penyidikan berdasarkan KUHAP serta UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 43 ayat (1, 2, 3, dan 6) yang kemudian diproses ke Pengadilan Negeri Kendal. Dalam putusan pengadilan Negeri Kendal tersebut, Hakim pengadilan Negeri Kendal menilai bahwa tindakan pelaku penyebar berita hoax telah memenuhi unsur dalam pasal 28 ayat (2) No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Kedua, Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penyebaran berita hoax melalui media elektronik merupakan jarimah ta’zir karena kepentingan umum, terkait perbuatan pelaku merupakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya, karena perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam