Perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg. yang didaftarkan di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 27 Desember 2017 diselesaikan dengan acara biasa. Perkara ini melibatkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Hudatama sebagai Penggugat dan Eko Sukris Srihono, Endang Susilowati, Maryono, dan Ngatiyem sebagai Tergugat I, II, III, dan IV dengan gugatan materiil sebesar Rp 68.975.000,00. Perkara ini berakhir dengan kesepakatan damai antar kedua belah pihak. Perdamaian terjadi tidak dalam proses mediasi, melainkan pada sidang pembacaan kesimpulan. Pada sidang pembacaan kesimpulan, para pihak menyerahkan perjanjian damai kepada Majelis Hakim. Dengan kata lain, kesepakatan damai terjadi setelah pembuktian. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dan menghukum para pihak untuk menaati surat perjanjian kesepakatan damai tersebut.
Berdasarkan permasalahan di atas, telah dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang terhadap Putusan Perkara Nomor 2984/Pdt.G/ 2017/PA.Smg., untuk menganalisis dan mengkaji proses penyelesaian perkara a quo yang diselesaikan dengan acara biasa bukan sederhana, serta apa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a qou dalam putusan biasa bukan akta perdamaian. Padahal, perkara berakhir dengan kesepakatan damai antarpihak.
Pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis putusan dengan pendekatan yuridis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penulis juga menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji dengan berdasarkan aturan yang berhubungan dengan permasalahan sengketa ekonomi syariah.
Hasil analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi alasan perkara a quo diselesaikan dengan acara biasa adalah: pertama, tergugat lebih dari satu. Kedua, alat bukti surat tidak disertakan pada saat Penggugat mendaftarkan gugatan. Alat bukti surat baru diserahkan pada saat pembuktian. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian perkara a quo sudah sesuai dengan Peraturan Mahakamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Sedangkan, alasan Majelis Hakim menuangkan putusan dalam bentuk putusan biasa bukan akta perdamaian adalah kesepakatan damai antarpihak baru diajukan setelah pembuktian bukan ketika upaya perdamian pada saat mediasi. Hal tersebut tidak menyalahi aturan, karena tidak ada ketentuan baku tentang format putusan biasa dan akta perdamaian. Namun, dalam upaya yang hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat pihak yang mengingkari perjanjian damai tersebut adalah permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Semarang.