Kesadaran gaya hidup halal sebagian kalangan muslim di Indonesia banyak berpengaruh terhadap perkembangan industry keuangan syariah, tidakter kecuali fintech. Layanan peer to peer lending merupakan system pinjam meminjam berbasis online yang mempertemukan Borrower dan Lender dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui platform perusahaan. Pelaksanaan peer to peer lending syariah menggunakan akad anjak piutang syariah. Pada dasarnya ujrah atau fee dikenankan atas kesepakatan kedua belah pihak dan bukan dalam bentuk prosentase melainkan berbentuk nominal serta tidak berlipat ganda dari pokok pinjaman. Resiko wanprestasi atau gagal bayar sepenuhnya ditanggung oleh pengguna. Perusahaan tidak bertanggung jawab karena perusahaan bukanlah lembaga keuangan melainkan starup platform peer to peer lending, dan tidak mimiliki LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan.
Pokok permasalahan dari uraian diatas adalah bagaimana pelaksanaan peer to peer lending syariah di PT. Radika Jaya investree Cabang Semarang?. Analisis hukum Islam teradap pelaksanaan peer to peer lending syariah di PT. Radika Jaya investree Cabang Semarang.
Dalam menganalisis, menjelaskan dan menyimpulkan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka berupa Undang-Undang dan Fatwa DSN MUI, selain itu juga melihat pelaksanaan di lapangan, dalam hal ini terjun langsung melihat skema peer to peer lending syariah di PT. Radika Jaya investree Cabang Semarang. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peer to peer lending syariah di PT. Radika Jaya investree Cabang Semarang dalam praktek pemberian ujrah atau fee telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah” poin ke-4.Pemberian ujrah atau fee bukan dalam bentuk prosentase malainkan berbentuk nominal dan tidak berlipat ganda dari pokok pinjaman. Resiko wanprestasi atau gagal bayar dapat diminimalisir oleh perusahaan dengan menggunakan system credit scoring modern. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa, pelaksanaan peer to peer lending syariah termasuk mubah karena terhindar dari unsur riba (tambahan), yakni qard yang dibayarkan jumlah tetap seperti diawal perjanjian, dan ujrah atau fee yang diberikan bukan dalam bentuk prosentase serta tidak berlipat ganda dari pokok pinjaman.