Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan dapat putus apabila salah satu syarat dari perkawinan tidak terpenuhi, contoh yaitu salah satu pasangan suami atau isteri murtad dari agama Islam. Ulama berbeda pendapat tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad. Mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan statusnya talak, sementara pendapat Imam Asy-Syafi’i dan Imam Hanbali mengatakan ada 2 status, yaitu talak kemudian fasakh, yang menjadi perumusan masalah adalah, bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi’i terhadap status perkawinan yang salah satu pasangan murtad dan bagaimana tinjauan maqaṣid al-syariah terhadap pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap pendapat Imam Asy-Syafi’i terhadap status perkawinan yang salah satu pasangan murtad dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqaṣid al-syariah terhadap pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad.
Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan normatife-deskriptif. Sebagai data sekunder, yaitu karya Imam Asy-Syafi’i kitab Al-Umm, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan) analisis data menggunakan data kualitatif dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Kemudian setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka perlu dilakukan reduksi data dengan cara merangkup yang inti, setelah itu diabstraksikan dan terakhir melakukan penafsiran data.
Hasil Penelitian: Apabila salah satu pasangan suami atau istri murtad, maka menurut ulama fiqih ada perbedaan pendapat, Pertama, Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan bahwa sesudah dukhul atau sebelum dukhul maka statusnya menjadi talak, Kedua, Imam Asy-Syafi’i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa terdapat 2 kondisi, yang pertama, sebelum dukhul yaitu statusnya menjadi fasakh, kalau sesudah dukhul maka statusnya ditangguhkan hingga selesainya masa ‘iddah si isteri, apabila yang murtad kembali ke Islam di masa ‘iddah maka perkawinannya bisa dilanjutkan, tetapi apabila yang murtad itu tidak kembali ke Islam setelah masa ‘iddah selesai, maka status perkawinannya menjadi fasakh bain, dan tidak ada jalan untuk mereka bersama kembali, dan pendapat Imam Asy-Syafi’i ini relevan dengan Hukum di Indonesia yaitu UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 116 huruf h dan pasal 75, tetapi dalam UUP No. 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara spesifik dalam pasal, hanya secara eksplisit saja. Secara kacamata maqaṣid al-Syari’ah, itu mencakup 2 dari lima kemaslahatan yaitu, menjaga agama (hifz ad-din) dan menjaga keturunan (hifz an-nasl).