Masjid Raya Baiturrahman (YPKPI Jateng) yang terletak di simpang lima Semarang merupakan masjid berstatus Hak Pakai atas Tanah Negara. Masjid yang diresmikan pada tanggal 1394 H bertepatan dengan tanggal 15 Desember 1974 oleh Presiden Republik Indonesia ini mendapatkan status Hak Pakainya melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 200/HP/BPN/90 tanggal 28 Juni 1990. Dalam surat ini dinyatakan bahwa “Hak Pakai berlaku sepanjang dipergunakan untuk bangunan masjid”. Meski sudah ada regulasi yang mengatur tentang Sertifikasi Wakaf Hak Pakai atas Tanah Negara, namun hingga tahun 2019 pengurus belum berupaya untuk meningkatkan statusnya.
Penulis kemudian mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah berkaitan dengan pernyataan diatas yakni : (1) Bagaimana respon Pengurus Masjid Raya Baiturrahman terhadap Regulasi sertifikasi wakaf? (2) Bagaimana Implikasi respon pengurus terhadap Status Tanah Masjid Raya Baiturrahman?. Adapun tujian dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui respon pengurus Masjid Raya Baiturrahman terhadap Regulasi Sertifikasi Wakaf. (2) Untuk mengetahui implikasi respon pengurus terhadap status tanah Masjid Raya Baiturrahman.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah (1) Jenis Penelitian Hukum Normatif Empiris yakni pendekatan dengan penggabungan antara pemahaman norma yang berlaku dalam undang-undang dengan memasukkan unsur empiris. Jenis Penelitian Normatif Empiris ini masuk kedalam kategori Non Judicial Case yakni pendekatan tanpa konflik yang melibatkan campur tangan pengadilan. (2) Sumber Data. Data primer dalam penelitian ini Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti. Data ini didapat dari peristiwa-peristiwa yang diamati melalui wawancara, dan dokumentasi. Adapun Data Sekunder dalam penelitian ini Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist, perundang-undangan, buku dan literatur sebagai materi yang dibahas. (3) Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan dokumentasi karena pendekatan tanpa konflik dan erat kaitannya dengan respon pengurus masjid. (4) Teknik Analisis data menggunakan metode kualitatif, yakni setelah data terkumpul dilakukan analisis relevansi antara data dengan kebiasaan empiris serta kemudian menyampaikannya dengan deskriptif melalui kata-kata yang mudah difahami.
Hasil penelitian : (1) beberapa kategorisasi respon yang didapat yakni: Tidak tahu tentang adanya regulasi sertifikasi wakaf hak pakai atas tanah Negara, Tidak akan terjadi permasalahan terhadap tanah masjid, dan Belum ada kesepakatan dalam kepengurusan, dari ketiganya dapat disimpulkan bahwa pengurus “belum mempunyai i’tikad melakukan peningkatan status hak atas tanah”. (2) implikasi dari“belum mempunyai i’tikad melakukan peningkatan status hak atas tanah” sendiri yakni bila ada kebijakan pemerintah yang memungkinkan merubah tatanan masjid maka status Hak Pakai atas Tanah Negara tidak lebih menguntungkan dari pada satus Wakaf.